Republik.co.id-Tokoh muda Aceh, Iqbal, mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh segera menyusun regulasi yang mewajibkan seluruh kepala desa atau keuchik di Aceh melaporkan harta kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menurut Iqbal, kewajiban pelaporan harta kekayaan penting diterapkan sebagai upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa.

Ia menilai, kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran, aset, serta berbagai program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Pengelolaan Dana Desa harus berjalan secara transparan dan akuntabel. Kepala desa memiliki kewenangan besar dalam mengelola anggaran dan aset desa. Karena itu, sudah selayaknya pemerintah membuat aturan yang mewajibkan kepala desa melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN,” ujar Iqbal.

Iqbal menjelaskan, dorongan penerapan LHKPN bagi kepala desa bukan tanpa dasar. Sejumlah peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan kuat mengenai pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam Pasal 5, khususnya angka 2 dan 3, diatur kewajiban penyelenggara negara untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat serta melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019. Peraturan ini menjadi salah satu dasar kewenangan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk pengelolaan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Ketiga, Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, yang mengubah kedua kalinya Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Pasal 26, kepala desa memiliki kewenangan mengelola keuangan dan aset desa. Sementara Pasal 27 mengatur kewajiban kepala desa menyampaikan informasi dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat serta pemerintah daerah.

Menurut M.Iqbal salah seorang tokoh muda asal Aceh Utara yang aktiv sebagai penggiat pemerhati kebijakan pemerintah, ia mengatakan berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan pertanggungjawaban merupakan prinsip penting yang harus dijalankan oleh setiap pejabat yang mengelola kepentingan publik.

“Kalau kepala desa diberikan kewenangan mengelola keuangan dan aset desa, maka transparansi kekayaan juga perlu diperkuat. Masyarakat berhak mengetahui bahwa jabatan publik dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ungkapnya pada Jum’at (06/11)

Secara khusus, Iqbal meminta Pemerintah Aceh tidak hanya menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi juga mengambil inisiatif mendorong lahirnya aturan yang mengatur kewajiban pelaporan kekayaan bagi kepala desa atau keuchik.

Ia berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait bersama KPK dapat menyusun mekanisme dan regulasi yang jelas sehingga kewajiban tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara nasional maupun di daerah.

Menurutnya, regulasi tersebut perlu mengatur mekanisme pelaporan saat awal menjabat, pelaporan berkala setiap tahun, hingga pelaporan ketika masa jabatan berakhir.