Medan | Republik.co.id – Program pemberantasan narkotika secara nasional yang menjadi salah satu prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, S.I.K., M.H., dinilai tercoreng akibat dugaan perlakuan istimewa terhadap sejumlah tahanan kasus narkotika oleh oknum personel kepolisian. Peristiwa yang diduga melibatkan personel Satnarkoba Polres Asahan tersebut menuai sorotan publik hingga memunculkan desakan agar Kapolres Asahan dicopot dari jabatannya.
Sorotan keras tersebut disampaikan Johan Merdeka, Sekretaris Jenderal (Sekjen) organisasi AJUDAN (Anti Judi–Anti Narkoba), yang juga menjabat sebagai Ketua Walet Reaksi Cepat (WRC) BIRENDRA Sumatera Utara.
Menurut Johan, peristiwa tersebut sangat disayangkan. Pasalnya, di tengah upaya pemerintah dan Polri memperkuat pemberantasan narkotika, justru muncul dugaan tindakan oknum personel yang berpotensi mencoreng citra dan kredibilitas institusi kepolisian.
Padahal, selama ini langkah pemberantasan narkotika yang dilakukan jajaran kepolisian di berbagai daerah hingga pelosok desa dan lorong mendapat apresiasi masyarakat.
Terlebih, beberapa hari setelah Kapolri dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, aparat kepolisian melakukan penggerebekan besar terhadap sebuah kapal di Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Pengungkapan kemudian berlanjut di Aceh, termasuk pembongkaran lokasi produksi narkotika jenis sabu yang disebut telah menghasilkan puluhan ton, sekaligus penangkapan sejumlah bandar besar.
Namun, apresiasi terhadap berbagai upaya pemberantasan narkoba tersebut dinilai berbanding terbalik dengan peristiwa yang mencuat setelah konferensi pers Polda Sumatera Utara pada Senin (16/11/2026).
Dalam konferensi pers tersebut, Polda Sumut mengungkap 981 kasus narkoba dengan 1.311 tersangka serta total barang bukti mencapai 30,34 ton narkotika.
Ironisnya, sepulang dari kegiatan konferensi pers tersebut, puluhan personel Satnarkoba Polres Asahan bersama sejumlah tahanan kasus narkotika disebut terlihat mendapatkan fasilitas makan di salah satu restoran elite di Jalan Sisingamangaraja (SM Raja), kawasan Tanjung Morawa.
Dugaan adanya fasilitas makan khusus bagi tahanan narkotika tersebut kemudian menjadi perhatian serius Johan Merdeka.
Menurut Johan, kejadian itu menimbulkan pertanyaan besar mengenai standar perlakuan terhadap tahanan di lingkungan kepolisian. Ia menduga, apabila benar terdapat pemberian fasilitas khusus di luar ketentuan, hal tersebut harus ditelusuri secara menyeluruh dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
Johan juga mempertanyakan kemungkinan adanya praktik serupa di wilayah lain, terutama apabila tahanan yang diduga terlibat sebagai bandar besar mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan tahanan lainnya.
Ia menilai, dugaan pemberian pelayanan dan fasilitas khusus kepada tahanan harus dievaluasi secara serius, termasuk dengan menguji kesesuaiannya terhadap ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan.
“Ini ada apa? Apakah mereka tidak mengetahui aturan tersebut atau justru pura-pura tidak tahu? Mengapa tahanan kasus narkotika bisa mendapatkan fasilitas makan seperti itu?” ungkap Johan.
Lebih lanjut, Johan menilai dugaan perlakuan istimewa tersebut berpotensi menimbulkan persoalan diskriminasi terhadap sesama tahanan. Sebab, tahanan dengan perkara berbeda belum tentu memperoleh perlakuan maupun fasilitas serupa.
Menurutnya, persoalan ini juga berpotensi mencederai kredibilitas dan nama baik institusi Polri, terlebih ketika kepolisian sedang berupaya melakukan pembenahan internal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.