“Sebagai penyelenggara negara, setiap instansi harus mampu menyesuaikan administrasi dan atribut kelembagaannya dengan perkembangan ketatanegaraan. Jangan sampai terjadi ketidaksesuaian antara kondisi resmi jabatan kenegaraan dengan atribut yang masih dipajang di lingkungan instansi pemerintahan. Kami berharap imbauan ini menjadi perhatian bersama dan ditindaklanjuti secara bijaksana sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Indra SBW, S.H.

Ia juga menambahkan bahwa GRPK menyampaikan imbauan ini bukan atas dasar sentimen pribadi maupun kepentingan politik tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap tertib administrasi, kepatuhan terhadap konstitusi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di akhir pernyataannya, Abdul Hadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi oleh berbagai polemik, serta menghormati setiap proses hukum dan perkembangan ketatanegaraan yang berlangsung.

GRPK berharap seluruh instansi pemerintahan dapat menyikapi imbauan ini secara proporsional, mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta menjadikan tertib administrasi dan penghormatan terhadap konstitusi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam kehidupan bernegara. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia.