JAKARTA — Mahfud MD mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan. Menurut Mahfud, pergantian tersebut menunjukkan respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat mengenai kinerja Kementerian Keuangan.
Purbaya diberhentikan dari jabatan Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026), setelah sekitar satu tahun menduduki posisi tersebut sejak 8 September 2025. Posisinya kemudian diisi Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Mahfud menilai keputusan Prabowo menunjuk Suahasil sebagai pengganti Purbaya merupakan pilihan yang tepat. Ia menggambarkan Suahasil sebagai birokrat profesional yang lebih mengutamakan pekerjaan dibandingkan banyak berbicara di ruang publik.
“Kita apresiasi Presiden tanggap dan sensitif terhadap keluhan masyarakat mengenai kinerja Kementerian Keuangan. Pilihannya kepada Pak Suahasil menurut saya oke, seorang birokrat profesional, enggak banyak bicara, dan lebih fokus bekerja,” ucap Mahfud, dikutip dari tayangan YouTube pribadinya, Selasa (15/9/2026).
Penilaian terhadap Purbaya Yudhi Sadewa disampaikan Mahfud berdasarkan sejumlah persoalan yang menurutnya muncul selama Purbaya memimpin Kementerian Keuangan. Ia menyebut terdapat dua kelemahan utama, yakni komunikasi publik serta substansi dan pelaksanaan kebijakan.
“Menyangkut Purbaya, memang dulu kita terlalu besar harapannya. Kelemahan Purbaya yang paling mendasar tuh dua sebenarnya, satu, komunikasi publiknya buruk, kemudian substansi urusannya juga tidak beres,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, cara Purbaya menyampaikan pandangan mengenai persoalan ekonomi cenderung terlalu percaya diri, padahal persoalan tersebut memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Ia menyinggung pernyataan Purbaya mengenai upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
“Sebelum jadi menteri bilang gampang, tapi dolarnya naik terus, rupiah melemah terus. Yang begitu itu saya kira harus hati-hati kalau menjadi pejabat,” lanjut Mahfud.
Kritik terhadap komunikasi publik Purbaya, menurut Mahfud, juga terlihat dari sejumlah perdebatan yang muncul melalui media massa. Salah satunya ketika Purbaya terlibat silang pendapat dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait dana bagi hasil dan rencana penerbitan obligasi daerah.
“Terakhir kayaknya debat kusir dengan Gubernur DKI, saling menanggapi di media soal dana bagi hasil. Masa komunikasi publik dilakukan dengan cara itu? Terlalu percaya diri berlebihan, menganggap sesuatu itu mudah ditangani seperti menstabilkan rupiah,” ujarnya.
Selain persoalan komunikasi, Mahfud turut menyoroti kebijakan serta komitmen yang menurutnya belum seluruhnya terlaksana selama Purbaya menjabat. Pendanaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) menjadi salah satu persoalan yang disebutnya.
Mahfud juga menyinggung pembenahan struktural di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dinilainya belum tuntas setelah muncul rentetan kasus hukum.
Persoalan lainnya berkaitan dengan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD). Menurut Mahfud, kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan fiskal sejumlah pemerintah daerah hingga berdampak terhadap layanan vital masyarakat, termasuk rumah sakit daerah.
“Di daerah-daerah sekarang ini, karena pemangkasan dana alokasi, banyak daerah yang kesulitan bahkan lay-off tenaga kerja. Malah Purbaya mengumumkan 490 daerah hampir nggak bisa bayar gaji. Mestinya dia segera mencari jalan keluar, bukan malah mengumumkan ke publik yang bikin resah,” jelasnya.
Bagi Mahfud MD, berbagai persoalan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap masa kepemimpinan Purbaya. Ia menilai keputusan Prabowo mengganti Menteri Keuangan menunjukkan pemerintah merespons suara masyarakat.
Mahfud juga melihat karakter Suahasil yang lebih memilih bekerja dan tidak banyak berbicara sebagai modal penting dalam menjalankan tugasnya sebagai bendahara negara.
