Pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan selalu membawa pesan ekonomi dan politik yang lebih besar. Menteri Keuangan adalah penjaga kas negara, pengelola APBN, sekaligus salah satu aktor utama yang menentukan ke mana arah perekonomian nasional akan bergerak. Karena itu, jika Suahasil Nazara dipercaya menjadi Menteri Keuangan, harapan publik tentu besar. Pengalamannya sebagai ekonom, akademisi, dan birokrat fiskal membuatnya tidak asing di Kementerian Keuangan.
Ia memahami bagaimana APBN bekerja, bagaimana kebijakan fiskal dirancang, sekaligus bagaimana keterbatasan ruang fiskal harus dikelola. Tantangannya ialah, mampukah Suahasil mengubah APBN dari sekadar instrumen administrasi fiskal menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, produktif, dan inklusif?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena Indonesia sesungguhnya berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, fondasi ekonomi relatif kuat. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026, sementara pertumbuhan semester I 2026 mencapai sekitar 5,45 persen. Inflasi Agustus 2026 berada pada level 3,19 persen, masih dalam rentang yang relatif terkendali.
Di sisi lain, pertumbuhan 5 persen mulai menghadapi persoalan klasik, yaitu apakah pertumbuhan tersebut cukup untuk menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat kelas menengah, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat? Inilah pekerjaan rumah terbesar seorang Menteri Keuangan.
APBN 2026 dirancang dengan pendapatan negara sekitar Rp3.153,6 triliun dan belanja negara sekitar Rp3.842,7 triliun, sehingga defisit ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB. Pembiayaan utang direncanakan sekitar Rp832,2 triliun.
Hingga semester I 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp1.459,4 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp1.656 triliun. Defisit tercatat Rp196,5 triliun atau hanya sekitar 0,76 persen PDB, dengan keseimbangan primer masih surplus Rp85,1 triliun.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal Indonesia belum berada dalam kondisi darurat. Tetapi justru di sinilah tantangannya, karena fiskal yang sehat tidak boleh hanya dimaknai sebagai defisit yang terkendali dan rasio utang yang aman.
Fiskal yang sehat seharusnya berarti setiap rupiah APBN mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang semakin besar. Jika belanja pemerintah hanya habis untuk belanja rutin, sementara produktivitas ekonomi tidak meningkat secara signifikan, maka APBN memang terlihat sehat secara akuntansi, tetapi belum tentu sehat secara ekonomi.
Suahasil perlu membawa perspektif baru, yaitu produktivitas fiskal. Bukan sekadar berapa besar anggaran yang terserap, tetapi juga berapa besar pertumbuhan, investasi, lapangan kerja, produktivitas, dan kesejahteraan yang lahir dari setiap rupiah belanja negara.
Terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi Menteri Keuangan baru.
Tantangan pertama ialah mendorong pertumbuhan di atas lima persen. Indonesia sudah cukup lama berada pada pertumbuhan sekitar 5 persen.
Angka tersebut patut diapresiasi. Jika cita-cita Indonesia adalah keluar dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai Indonesia Emas 2045, pertumbuhan 5 persen mungkin belum cukup. Pemerintah dalam RAPBN 2027 bahkan memasang target pertumbuhan sebesar 6 persen.
Suahasil sendiri sebelumnya menyampaikan bahwa untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dibutuhkan investasi yang lebih kuat dan berkualitas serta pembiayaan jangka panjang. Hal ini berarti tantangan Suahasil bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan, melainkan juga membantu pemerintah mengubah struktur pertumbuhan.
Pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada konsumsi rumah tangga akan menghadapi keterbatasan ketika daya beli masyarakat melemah. Pertumbuhan yang terlalu mengandalkan komoditas akan rentan terhadap gejolak harga global. Sementara itu, pertumbuhan berbasis investasi harus memastikan bahwa investasi tersebut menciptakan nilai tambah domestik.
Karena itu, kebijakan fiskal perlu diarahkan lebih agresif ke sektor-sektor produktif: industri manufaktur, hilirisasi pertanian, pangan, energi, ekonomi digital, ekonomi hijau, maritim, serta sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Tantangan kedua ialah jangan biarkan APBN menjadi mesin belanja rutin. Masalah Indonesia tidak selalu kekurangan anggaran. Salah satu persoalannya adalah kualitas belanja. Belanja negara harus semakin selektif. Setiap program perlu diuji berdasarkan dampaknya terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Kita perlu meninggalkan paradigma bahwa anggaran besar berarti program yang besar. Saat ini, yang seharusnya digunakan adalah paradigma bahwa dampak besar harus berasal dari anggaran yang berkualitas.
Pengalaman transfer ke daerah menunjukkan adanya persoalan tersebut. Pada September 2025, misalnya, transfer ke daerah telah mencapai Rp644,9 triliun, tetapi dana pemerintah daerah yang masih tersimpan di perbankan mencapai Rp233,1 triliun pada akhir Agustus.
Ini menunjukkan bahwa persoalan fiskal bukan hanya tentang berapa banyak uang yang tersedia, tetapi juga seberapa cepat dan seberapa produktif uang tersebut berputar dalam perekonomian.
Suahasil perlu menjadikan reformasi belanja daerah sebagai salah satu agenda utama. Transfer ke daerah tidak boleh berhenti sebagai mekanisme pembagian dana dari pusat ke daerah. Transfer ke daerah harus menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan, memperkuat pelayanan publik, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas ekonomi daerah.
Tantangan ketiga yang tidak kalah berat adalah penerimaan negara. Indonesia masih menghadapi persoalan rasio pajak yang relatif rendah dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Menaikkan penerimaan tentu penting, tetapi menaikkan tarif pajak bukan satu-satunya jalan. Reformasi administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, digitalisasi, integrasi data, pemberantasan ekonomi informal yang tidak tercatat, serta pengurangan kebocoran justru menjadi pilihan yang lebih strategis.
Pengalaman terakhir menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan dapat diperkuat melalui perbaikan tata kelola. Hingga Juli 2026, penerimaan perpajakan dilaporkan tumbuh hampir 30 persen secara tahunan, sementara defisit APBN sekitar 0,9 persen dari PDB.
Pesannya jelas bahwa memperkuat penerimaan negara tidak harus selalu dimulai dengan menaikkan tarif pajak. Reformasi perpajakan harus diarahkan pada prinsip sederhana, yaitu basisnya lebih luas, bebannya lebih adil, administrasinya lebih mudah, dan kepatuhannya lebih tinggi.
Jangan sampai sektor formal yang selama ini patuh justru semakin terbebani, sementara aktivitas ekonomi yang seharusnya menjadi basis pajak tetap berada di luar sistem.
Tantangan keempat ialah APBN harus menjadi jembatan investasi. Ada persoalan yang semakin penting dalam ekonomi Indonesia, yaitu bagaimana mengubah APBN menjadi katalis investasi swasta.
Dalam konteks ini, pandangan Suahasil mengenai pentingnya investasi berkualitas dan pembiayaan jangka panjang menjadi relevan. Ia pernah menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan investasi yang lebih kuat dan berkualitas untuk meningkatkan produktivitas.
APBN, Danantara, dan sektor swasta perlu bersinergi untuk memobilisasi pembiayaan jangka panjang. Ini merupakan arah yang tepat.
APBN tidak mungkin membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Karena itu, tugas Menteri Keuangan bukan membuat negara menjadi investor tunggal, melainkan menciptakan ekosistem yang membuat investor swasta bersedia masuk ke sektor-sektor strategis.
APBN harus menjadi crowding in, bukan crowding out. Pemerintah harus menggunakan APBN untuk menyediakan infrastruktur dasar, memberikan risk sharing, memperkuat penjaminan, menyediakan insentif yang tepat sasaran, dan menciptakan kepastian regulasi.
Dengan demikian, Rp1 triliun uang negara dapat memobilisasi investasi swasta hingga berkali-kali lipat.
Tantangan kelima ialah terkait daya beli kelas menengah. Di tengah angka pertumbuhan yang relatif stabil, pemerintah tidak boleh mengabaikan persoalan daya beli.
Data kemiskinan memang menunjukkan perkembangan yang positif. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07 persen, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 22,93 juta orang.
Namun, ukuran kesejahteraan tidak boleh berhenti pada kemiskinan. Ada kelompok masyarakat yang secara statistik tidak miskin, tetapi rentan jatuh miskin ketika terkena guncangan ekonomi.
Ada pula kelas menengah yang menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya hidup, stagnasi pendapatan riil, dan ketidakpastian pekerjaan.
Karena itu, kebijakan fiskal harus semakin berorientasi pada penguatan kelas menengah dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Stimulus fiskal harus diarahkan bukan hanya untuk meningkatkan konsumsi jangka pendek, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan.
Di sinilah program pendidikan, kesehatan, perumahan, pangan, transportasi publik, serta penciptaan lapangan kerja menjadi sangat penting.
Bagi Indonesia, isu fiskal juga tidak bisa dipisahkan dari isu pangan. Inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19 persen mengingatkan kita bahwa stabilitas harga pangan tetap menjadi bagian penting dari stabilitas ekonomi.
Karena itu, kebijakan fiskal perlu diarahkan lebih kuat pada pembangunan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir. Strategi yang jauh lebih penting adalah membangun infrastruktur irigasi, jalan produksi, gudang, cold chain, pembiayaan petani, asuransi pertanian, modernisasi pertanian, hilirisasi hasil pertanian, hingga sistem logistik pangan nasional.
APBN harus membantu menciptakan kondisi di mana petani memperoleh harga yang layak, konsumen memperoleh harga yang terjangkau, dan negara memiliki cadangan pangan yang kuat.
Ini bukan sekadar kebijakan pertanian, melainkan kebijakan ekonomi makro.
Menjadi Menteri Keuangan berarti berada di persimpangan antara kepentingan ekonomi dan politik. Ada tekanan untuk memperbesar belanja. Ada tuntutan untuk memberikan subsidi. Ada kebutuhan untuk membiayai program prioritas pemerintah.
Di sisi lain, Menteri Keuangan harus menjaga defisit, utang, inflasi, kredibilitas APBN, serta kepercayaan pasar.
Karena itu, Menkeu membutuhkan keberanian untuk mengatakan “tidak” ketika sebuah program tidak memiliki manfaat ekonomi yang memadai. Tetapi juga harus berani mengatakan “ya” ketika belanja tersebut berdampak pengganda yang besar bagi perekonomian.
Inilah seni mengelola fiskal, bukan sekadar menjadi penjaga kas negara, melainkan menjadi arsitek ekonomi nasional.
Harapan terbesar publik kepada Suahasil seharusnya bukan sekadar agar ia mampu menjaga APBN tetap sehat. Harapannya jauh lebih besar, yaitu ia harus mampu menjadikan APBN sebagai instrumen transformasi ekonomi.
Dari ekonomi konsumsi menuju ekonomi produksi. Dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi bernilai tambah. Dari pertumbuhan yang menciptakan angka menuju pertumbuhan yang menciptakan pekerjaan. Dari belanja pemerintah menuju investasi produktif.
Dan yang paling penting, dari pertumbuhan yang dinikmati sebagian kelompok menuju pertumbuhan yang memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Indonesia saat ini tidak sedang menghadapi persoalan yang sederhana. Dunia berubah cepat. Fragmentasi perdagangan meningkat. Geopolitik semakin tidak pasti. Transisi energi berlangsung. Teknologi dan kecerdasan artifisial mengubah pasar tenaga kerja. Sementara itu, kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat.
Dalam situasi seperti ini, Menteri Keuangan tidak cukup hanya memiliki kemampuan mengelola angka. Ia membutuhkan visi ekonomi, keberanian mengambil keputusan, kemampuan membangun konsensus, serta keberpihakan pada kepentingan jangka panjang bangsa.
Publik tentu berharap pengalaman panjang Suahasil di bidang fiskal dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih berani. Sebab, tantangan Indonesia bukan lagi sekadar bagaimana menjaga ekonomi tetap tumbuh 5 persen.
Tantangannya adalah bagaimana membuat pertumbuhan 5 persen terasa nyata di dapur rumah tangga, di sawah petani, di pabrik, di pasar, di UMKM, dan di rekening pekerja.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang Menteri Keuangan bukan hanya apakah APBN defisit atau surplus.
Ukuran keberhasilannya adalah apakah APBN mampu membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Karena di pundak Menteri Keuangan bukan hanya bertumpu pada angka-angka APBN, tetapi juga pada harapan ekonomi jutaan rakyat Indonesia.
Sumber: Kompas.com
