Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan penelusuran dengan menanyakan langsung kepada masyarakat di sekitar lokasi kejadian terkait peristiwa tersebut.

“Saya melakukan penyelidikan dan menanyakan kepada masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara. Umumnya masyarakat menyatakan bahwa pada saat itu Susanto sudah berupaya menghubungi Bhabinkamtibmas. Ini berarti ada niat baik dari Susanto bin Bahruddin untuk berkomunikasi dengan aparat penegak hukum. Hal ini memperkuat alibi dan menjadi indikasi tidak adanya niat jahat (mens rea) dari tersangka Susanto bin Bahruddin,” terang Dedi Harvisyahari.

Dedi menegaskan bahwa penahanan dan penetapan tersangka oleh penyidik pembantu Polsek Medan Tembung dinilainya sangat prematur dan berpotensi merampas hak asasi warga negara secara tidak sah.

Menurutnya, apabila mengacu pada proses pemeriksaan yang dinilai belum profesional, penyidik pembantu Polsek Medan Tembung seharusnya melakukan pendalaman secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada keterangan saksi pelapor. Penyidik juga harus mencermati ada atau tidaknya niat jahat (mens rea) dari tersangka Susanto bin Bahruddin.

“Saya meminta kepada Kapolri, Kapolda Sumut, Kapolrestabes Medan, Kapolsek Medan Tembung, serta JPU Kejari Deli Serdang di Medan Deli agar menindaklanjuti perkara ini dengan penuh tanggung jawab. Penegakan hukum jangan hanya sebatas copy paste Berita Acara Pemeriksaan tanpa mencari kebenaran yang hakiki. Saya menduga keras penyidik pembantu Polsek Medan Tembung hanya mencari pembenaran dan bukan mencari kebenaran materiil dari kasus ini,” tegas Dedi Harvisyahari.

Ia juga menegaskan, apabila persoalan tersebut tidak mendapat perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya, pihaknya akan melaksanakan aksi unjuk rasa sebagai bentuk desakan agar perkara tersebut mendapat penanganan yang adil dan transparan.

“Jangan sampai persoalan ini menjadi bumerang bagi institusi kepolisian yang hari ini mengusung jargon ‘Polisi Bersama Masyarakat’. Jangan sampai jargon tersebut hanya menjadi isapan jempol tanpa implementasi nyata dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Dedi Harvisyahari.

(Red/Tim)