JAKARTA | Republik.co.id – Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) secara resmi menetapkan Hardep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) A-PPI periode 2026–2031. Penetapan tersebut merupakan hasil keputusan forum musyawarah nasional yang berlangsung di Hotel The Tavia, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Hardep dipercaya mengemban tanggung jawab memimpin organisasi untuk lima tahun ke depan, menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Ade Julhaidir.
Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, membangun konsolidasi organisasi, sekaligus menentukan arah perjuangan A-PPI dalam menghadapi berbagai tantangan dunia jurnalistik yang terus berkembang.
Dihadiri Pengurus Wilayah dan Daerah dari Berbagai Provinsi
Pelaksanaan Munas I A-PPI yang diselenggarakan DPP A-PPI tersebut dihadiri jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari berbagai daerah di Indonesia.
Selain unsur internal organisasi, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan kepolisian, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kewartawanan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Kehadiran berbagai elemen tersebut menunjukkan komitmen A-PPI untuk membangun hubungan kelembagaan yang terbuka, inklusif, serta menjalin kerja sama konstruktif dengan berbagai pihak.
Hardep Dihadapkan pada Penguatan Organisasi dan Profesionalisme Wartawan
Dengan terbentuknya kepemimpinan baru, A-PPI diharapkan semakin memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga independensi dan profesionalisme insan pers.
Sejumlah agenda penting menjadi tantangan kepengurusan periode 2026–2031, mulai dari pembenahan sistem organisasi, peningkatan kompetensi anggota, hingga penguatan tanggung jawab intelektual, moral, dan sosial dalam menjalankan profesi jurnalistik.
Di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus pemberitaan digital, wartawan dituntut tidak hanya mampu menyampaikan informasi secara cepat, tetapi juga harus mengutamakan ketepatan, verifikasi, keberimbangan, dan independensi.
Kebebasan pers harus tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) agar setiap produk pemberitaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Keberhasilan organisasi kewartawanan tidak semata-mata diukur dari banyaknya jumlah anggota, melainkan juga dari kualitas sumber daya manusia, profesionalisme, dan kredibilitas karya jurnalistik yang dihasilkan.
Tegaskan Fungsi dan Tanggung Jawab Pers
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 3 menyebutkan bahwa pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Sementara itu, Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Ketentuan tersebut menjadi landasan penting bagi setiap insan pers dalam menjalankan tugas profesionalnya. Seorang jurnalis dituntut memiliki kemampuan analisis, ketelitian dalam mengolah data, serta keberanian mengungkap fakta secara objektif dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
Melalui perannya sebagai organisasi kewartawanan, A-PPI diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan, peningkatan kapasitas, sekaligus menjaga kehormatan dan martabat profesi wartawan.
Tiga Fokus Utama Kepemimpinan Hardep 2026–2031
Dalam menjalankan kepemimpinan selama periode 2026–2031, Hardep mengarahkan program kerja organisasi pada tiga fokus utama, yakni:
1. Peningkatan Kapasitas Jurnalistik
Mendorong pelaksanaan pelatihan dan pendidikan jurnalistik secara berkelanjutan, termasuk pemahaman regulasi pers, penerapan jurnalistik beretika, serta peningkatan kemampuan anggota dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.









Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.