Bagi masyarakat, persoalan ini bukan semata-mata tentang nominal yang besar. Lebih jauh, persoalan tersebut menyangkut konsistensi pemerintah dalam menjalankan aturan, efektivitas pengawasan, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pendapatan daerah.

Ketika masyarakat kecil dituntut memenuhi kewajiban pajaknya, masyarakat tentu berharap perusahaan besar juga menjalankan kewajiban sesuai ketentuan. Karena itu, kejelasan penanganan kasus ini dinilai penting untuk menjaga persepsi mengenai kesetaraan di hadapan aturan.

Namun, penyelesaian persoalan tetap harus mengedepankan fakta dan prosedur hukum. Status tunggakan, kewajiban yang harus dibayar, serta kemungkinan konsekuensi administratif perlu dipastikan melalui pemeriksaan oleh instansi yang memiliki kewenangan.

Sementara itu, Pemerintah Kota Balikpapan melalui instansi terkait diharapkan dapat memberikan keterangan mengenai dasar nilai PBB yang dipersoalkan, status kewajiban tersebut, serta langkah yang telah dan akan ditempuh sesuai peraturan.

Ia menginginkan agar kewajiban perpajakan ditangani secara transparan, sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai status persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut.

(Red)