Ia juga menilai keterbukaan harta kekayaan dapat menjadi instrumen pencegahan dini terhadap potensi penyalahgunaan jabatan dan konflik kepentingan.

Lebih lanjut, Iqbal menyebut Dana Desa merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur, memperkuat ekonomi desa, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Karena itu, pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa tidak cukup hanya melalui laporan administrasi dan pemeriksaan pertanggungjawaban anggaran. Transparansi terhadap pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaannya juga perlu diperkuat.

Ia menegaskan, usulan kewajiban LHKPN bukan bertujuan mencurigai seluruh kepala desa, melainkan membangun standar integritas yang lebih tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Kepala desa yang bekerja dengan baik tentu tidak perlu khawatir dengan keterbukaan harta kekayaan. Justru transparansi ini akan melindungi pejabat yang bekerja jujur sekaligus mempersempit ruang penyalahgunaan kewenangan,” tegas Iqbal.

Iqbal berharap gagasan tersebut mendapat perhatian serius pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, KPK, serta seluruh pemangku kepentingan.

Baginya, pengelolaan Dana Desa harus sejalan dengan prinsip pemerintahan yang bersih. Jangan sampai anggaran yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat justru membuka ruang bagi praktik korupsi.