Pada 22 Mei 2026, LSM Katulistiwa melayangkan surat klarifikasi Nomor 017/LSM-KATULISTIWA/V/2026.

Surat tersebut memuat sejumlah pertanyaan mengenai pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, jumlah peserta, serta mekanisme pertanggungjawaban Bimtek.

Namun, menurut Demson, pihaknya belum memperoleh jawaban substantif yang dapat menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Karena belum mendapatkan kejelasan, pada 8 Juni 2026 LSM Katulistiwa akhirnya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau penipuan dalam kegiatan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Simalungun melalui surat Nomor 027/LSM-KATULISTIWA/VI/2026.

Langkah pelaporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kontrol sosial agar dugaan penyimpangan anggaran pendidikan tidak berhenti sebatas menjadi perbincangan tanpa proses pemeriksaan yang jelas.

Nomor Surat Penyelidikan Dipertanyakan, Ada Ketidaksesuaian Bulan dan Tanggal

Sorotan semakin menguat setelah LSM Katulistiwa menerima surat penjelasan dari Kejaksaan Negeri Simalungun Nomor R-64/L.2.24/Dek.1/08/2026 tertanggal 26 Agustus 2026, yang diterima pada 8 September 2026.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa perkara yang dilaporkan LSM Katulistiwa ternyata telah lebih dahulu ditangani Unit Tipidkor Polres Simalungun berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor:

Sp.Lidik/170/V/2026/Reskrim tertanggal 3 Juni 2026.

Di sinilah muncul persoalan administrasi yang dipertanyakan Demson.

Pasalnya, kode Romawi V dalam nomor surat tersebut menunjukkan bulan Mei, sedangkan tanggal penerbitan yang tercantum adalah 3 Juni 2026.

Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan yang menurut LSM Katulistiwa harus dijawab secara resmi oleh Polres Simalungun.

Apakah terdapat kesalahan penomoran? Apakah terjadi kekeliruan administrasi pencatatan? Ataukah ada penjelasan lain mengenai penerbitan surat perintah penyelidikan tersebut?

Bagi Demson, persoalan administrasi dalam proses penegakan hukum bukan perkara yang boleh dianggap sepele. Ketertiban administrasi merupakan bagian penting dari profesionalitas, akuntabilitas, dan kepastian proses penanganan perkara.

“Kami tidak ingin berspekulasi ataupun langsung menuduh adanya pelanggaran oleh penyidik. Tetapi, jika memang terdapat ketidaksesuaian nomor dan tanggal surat, harus ada penjelasan resmi. Jangan biarkan masyarakat bertanya-tanya tanpa memperoleh jawaban,” tegasnya.

Ia juga meminta agar dokumen administrasi penyelidikan tersebut diperiksa untuk memastikan kesesuaian tanggal penerbitan, penomoran, pencatatan, dan tahapan penanganan perkara.

Ketum LSM Katulistiwa Desak Kapolda Sumut Periksa Kanit Tipidkor

Atas rangkaian persoalan tersebut, Demson Manurung secara terbuka meminta Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian khusus terhadap penanganan laporan dugaan korupsi Bimtek TKA di Kabupaten Simalungun.

Ia mendesak agar dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Kanit Tipidkor beserta personel yang bertanggung jawab dalam penanganan laporan tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah proses penyelidikan sudah berjalan sesuai prosedur, apakah seluruh informasi dan bukti awal telah ditindaklanjuti, serta apakah perkembangan penanganan perkara telah disampaikan secara transparan kepada pelapor.

LSM Katulistiwa juga meminta Kapolda Sumut memastikan beberapa hal penting, antara lain:

1. Memeriksa dan mengevaluasi kinerja Kanit Tipidkor Polres Simalungun beserta personel yang menangani laporan tersebut.
2. Mengklarifikasi perbedaan kode bulan Romawi V dengan tanggal penerbitan 3 Juni 2026 dalam nomor Surat Perintah Penyelidikan.
3. Memastikan seluruh tahapan penyelidikan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
4. Memeriksa dugaan ketidaksesuaian antara anggaran Rp991 juta dengan realisasi kegiatan Bimtek di lapangan.
5. Menelusuri penggunaan anggaran BOS, termasuk kontrak kerja sama dengan Yayasan Bakti Insan Gemilang, bukti pembayaran, jumlah peserta, serta laporan pertanggungjawaban.
6. Menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada pelapor secara jelas dan sesuai ketentuan hukum.