Simalungun | Republik.co.id – Penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendalaman Tes Kemampuan Akademik (TKA) melalui Peningkatan Mutu Literasi dan Numerasi bagi Guru SD dan SMP se-Kabupaten Simalungun Tahun 2026 menuai sorotan tajam.

Bukan hanya dugaan ketidaksesuaian realisasi anggaran yang mencapai Rp991 juta, tetapi juga munculnya sejumlah pertanyaan mengenai administrasi penyelidikan di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Simalungun.

Ketua Umum LSM Katulistiwa, Demson Manurung, ST., C.Med., secara tegas mendesak Kapolda Sumatera Utara turun tangan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap jajaran Unit Tipidkor Polres Simalungun, khususnya Kanit Tipidkor yang menangani perkara tersebut.

Demson menilai, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan yang transparan. Apalagi, laporan yang dipersoalkan berkaitan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yakni anggaran pendidikan yang wajib dikelola secara transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan anggaran pendidikan justru tidak mendapatkan kejelasan. Kapolda Sumut harus memastikan apakah penanganannya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kami meminta Kanit Tipidkor diperiksa dan dievaluasi secara objektif,” tegas Demson.

Anggaran Rp991 Juta, Realisasi Bimtek Diduga Tidak Sesuai Rencana

Persoalan ini bermula dari pelaksanaan Bimtek Pendalaman TKA melalui Peningkatan Mutu Literasi dan Numerasi bagi Guru SD dan SMP se-Kabupaten Simalungun yang berlangsung pada 19–21 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun dengan Yayasan Bakti Insan Gemilang.

Berdasarkan data yang dihimpun LSM Katulistiwa, pembiayaan kegiatan disebut bersumber dari dana BOS SD dan SMP se-Kabupaten Simalungun.

Setiap peserta disebut dibebankan biaya sebesar Rp1 juta. Dengan jumlah peserta sebanyak 991 orang, total anggaran yang menjadi sorotan mencapai Rp991.000.000.

Namun, besarnya anggaran tersebut kini dipertanyakan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian antara durasi kegiatan yang direncanakan dengan pelaksanaan faktual di lapangan.

Kegiatan yang diinformasikan berlangsung selama dua hari itu diduga hanya terlaksana satu hari berdasarkan penelusuran LSM Katulistiwa.

Lebih jauh, Demson memperkirakan realisasi penggunaan anggaran kegiatan tersebut hanya berkisar Rp450 juta. Dengan demikian, terdapat perkiraan selisih sekitar Rp541 juta dari total anggaran yang dipersoalkan.

Angka tersebut belum dapat dinyatakan sebagai kerugian negara karena masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dan audit pihak berwenang.

Namun, menurut Demson, perbedaan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan tanpa penelusuran.

“Pertanyaannya sederhana, apabila anggaran dipungut berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama dua hari, tetapi faktanya diduga hanya satu hari, bagaimana pertanggungjawabannya? Ke mana alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan realisasi kegiatan? Ini harus dibuka dan diperiksa secara menyeluruh,” ujarnya.

Ia menegaskan, penggunaan dana pendidikan tidak boleh hanya dipertanggungjawabkan melalui laporan administratif di atas kertas. Harus ada kesesuaian antara anggaran yang dikeluarkan, kegiatan yang dilaksanakan, dan manfaat nyata yang diterima para guru peserta Bimtek.

Surat Klarifikasi Tidak Mendapat Jawaban Substantif

Sebelum melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum, LSM Katulistiwa mengaku telah berupaya meminta penjelasan langsung kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.