“Kami tidak meminta aparat penegak hukum memaksakan seseorang menjadi tersangka. Kami hanya meminta laporan masyarakat diperiksa secara serius, bukti-buktinya ditelusuri, dan setiap tahapan penanganannya dapat dipertanggungjawabkan,” tandas Demson.
Ia menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya penyimpangan anggaran maupun unsur tindak pidana, pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, aparat penegak hukum juga harus memberikan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif.
Dana BOS Bukan Uang Tanpa Pengawasan, Publik Berhak Tahu!
Dugaan persoalan Bimtek TKA di Kabupaten Simalungun ini menjadi ujian terhadap komitmen transparansi pengelolaan anggaran pendidikan sekaligus profesionalitas aparat penegak hukum dalam merespons laporan masyarakat.
Dana BOS bukan anggaran yang dapat dipergunakan tanpa pertanggungjawaban. Setiap rupiah yang digunakan harus memiliki dasar, bukti, serta kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila benar terdapat perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan kegiatan yang direalisasikan, persoalan tersebut wajib ditelusuri secara serius. Jangan sampai anggaran pendidikan yang semestinya mendukung peningkatan kualitas guru justru menyisakan pertanyaan mengenai efektivitas dan pertanggungjawabannya.
Demikian pula, laporan masyarakat tidak boleh berhenti pada persoalan surat-menyurat dan administrasi. Harus ada kejelasan mengenai tindak lanjut, hasil pemeriksaan, serta dasar hukum setiap keputusan yang diambil.
Kini publik menunggu keterbukaan Polres Simalungun, khususnya Unit Tipidkor, untuk menjelaskan perkembangan penanganan laporan tersebut. Kapolda Sumatera Utara juga diharapkan memastikan tidak ada laporan masyarakat yang terabaikan tanpa kejelasan.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Bimtek tersebut belum terbukti secara hukum. Perkiraan selisih anggaran yang disampaikan LSM Katulistiwa juga masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dan audit pihak berwenang.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Yayasan Bakti Insan Gemilang, Kapolres Simalungun, Kanit Tipidkor Polres Simalungun, Kapolda Sumatera Utara, serta Kejaksaan Negeri Simalungun untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan resmi demi terwujudnya pemberitaan yang berimbang, profesional, dan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
(Red/Ril)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.