Republik.co.id-Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Pejuang Keadilan (DPP LSM GRPK), Abdul Hadi, menyampaikan imbauan kepada seluruh pimpinan instansi pemerintahan di Indonesia agar segera melakukan penyesuaian terhadap pemasangan foto Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Imbauan tersebut menyusul pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri melalui surat tertulis yang diserahkan langsung kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, pada Kamis, 12 November 2026. Surat tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pimpinan MPR RI kemudian menyampaikan bahwa jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak tanggal tersebut.

Abdul Hadi menilai, perkembangan ketatanegaraan tersebut sudah selayaknya menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintahan, khususnya dalam hal penyesuaian atribut dan simbol kelembagaan yang selama ini terpajang di lingkungan kantor pemerintahan.

Menurutnya, imbauan tersebut ditujukan kepada seluruh instansi pemerintahan, mulai dari kantor desa, kecamatan, Polsek, Koramil, Polres, kantor bupati, kantor dinas, kantor gubernur, kementerian, hingga lingkungan Kantor Kepresidenan.

“Ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang. Ini menyangkut tertib administrasi pemerintahan, penghormatan terhadap konstitusi, serta penyesuaian atribut kelembagaan terhadap perkembangan resmi ketatanegaraan. Ketika jabatan Wakil Presiden telah dinyatakan mengalami kekosongan, sudah semestinya setiap instansi memperhatikan dan melakukan penyesuaian terhadap foto pejabat yang bersangkutan,” tegas Abdul Hadi.

Ia juga menyampaikan bahwa penurunan foto tersebut tidak perlu dilakukan melalui kegiatan seremonial yang berlebihan. apabila diperlukan, cukup dilaksanakan secara sederhana, tertib, dan tidak membebani anggaran negara.

“GRPK tidak menghendaki adanya pemborosan anggaran. Cukup dilakukan secara sederhana dan sesuai ketentuan protokoler yang berlaku. Yang terpenting adalah adanya keseragaman sikap administrasi di seluruh instansi pemerintahan,” tambahnya.

GRPK TIDAK MENCAMPURI PROSES HUKUM, TETAP JUNJUNG TINGGI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Hadi menegaskan bahwa GRPK tidak mencampuri berbagai persoalan maupun dinamika hukum yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka, termasuk polemik dugaan ijazah yang sempat menjadi perhatian publik dan bergulir dalam proses hukum hingga ke Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.

Menurutnya, setiap persoalan hukum harus ditempatkan pada koridor hukum yang semestinya. GRPK tetap menjunjung tinggi asas Presumption of Innocence (Praduga Tak Bersalah) serta menghormati kedudukan hukum setiap pihak, baik penggugat maupun tergugat.

“Persoalan hukum memiliki mekanisme dan jalannya sendiri. Kita tidak boleh mencampuradukkan persoalan tersebut dengan persoalan administrasi ketatanegaraan. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, kita percayakan seluruh proses hukum kepada lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikannya berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

KADIVKUM DPP LSM GRPK: TERTIB ADMINISTRASI MERUPAKAN BAGIAN DARI TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA NEGARA

Sementara itu, Kepala Divisi Hukum (KADIVKUM) DPP LSM GRPK, Indra SBW, S.H., turut menegaskan bahwa setiap instansi pemerintahan harus memiliki kepekaan terhadap perkembangan resmi ketatanegaraan. Menurutnya, penyesuaian atribut kelembagaan bukan sekedar persoalan tampilan kantor, melainkan juga bagian dari tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Sebagai penyelenggara negara, setiap instansi harus mampu menyesuaikan administrasi dan atribut kelembagaannya dengan perkembangan ketatanegaraan. Jangan sampai terjadi ketidaksesuaian antara kondisi resmi jabatan kenegaraan dengan atribut yang masih dipajang di lingkungan instansi pemerintahan. Kami berharap imbauan ini menjadi perhatian bersama dan ditindaklanjuti secara bijaksana sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Indra SBW, S.H.

Ia juga menambahkan bahwa GRPK menyampaikan imbauan ini bukan atas dasar sentimen pribadi maupun kepentingan politik tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap tertib administrasi, kepatuhan terhadap konstitusi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di akhir pernyataannya, Abdul Hadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi oleh berbagai polemik, serta menghormati setiap proses hukum dan perkembangan ketatanegaraan yang berlangsung.

GRPK berharap seluruh instansi pemerintahan dapat menyikapi imbauan ini secara proporsional, mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta menjadikan tertib administrasi dan penghormatan terhadap konstitusi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam kehidupan bernegara. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia.