APBN, Danantara, dan sektor swasta perlu bersinergi untuk memobilisasi pembiayaan jangka panjang. Ini merupakan arah yang tepat.
APBN tidak mungkin membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Karena itu, tugas Menteri Keuangan bukan membuat negara menjadi investor tunggal, melainkan menciptakan ekosistem yang membuat investor swasta bersedia masuk ke sektor-sektor strategis.
APBN harus menjadi crowding in, bukan crowding out. Pemerintah harus menggunakan APBN untuk menyediakan infrastruktur dasar, memberikan risk sharing, memperkuat penjaminan, menyediakan insentif yang tepat sasaran, dan menciptakan kepastian regulasi.
Dengan demikian, Rp1 triliun uang negara dapat memobilisasi investasi swasta hingga berkali-kali lipat.
Tantangan kelima ialah terkait daya beli kelas menengah. Di tengah angka pertumbuhan yang relatif stabil, pemerintah tidak boleh mengabaikan persoalan daya beli.
Data kemiskinan memang menunjukkan perkembangan yang positif. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07 persen, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 22,93 juta orang.
Namun, ukuran kesejahteraan tidak boleh berhenti pada kemiskinan. Ada kelompok masyarakat yang secara statistik tidak miskin, tetapi rentan jatuh miskin ketika terkena guncangan ekonomi.
Ada pula kelas menengah yang menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya hidup, stagnasi pendapatan riil, dan ketidakpastian pekerjaan.
Karena itu, kebijakan fiskal harus semakin berorientasi pada penguatan kelas menengah dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Stimulus fiskal harus diarahkan bukan hanya untuk meningkatkan konsumsi jangka pendek, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan.
Di sinilah program pendidikan, kesehatan, perumahan, pangan, transportasi publik, serta penciptaan lapangan kerja menjadi sangat penting.
Bagi Indonesia, isu fiskal juga tidak bisa dipisahkan dari isu pangan. Inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19 persen mengingatkan kita bahwa stabilitas harga pangan tetap menjadi bagian penting dari stabilitas ekonomi.
Karena itu, kebijakan fiskal perlu diarahkan lebih kuat pada pembangunan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir. Strategi yang jauh lebih penting adalah membangun infrastruktur irigasi, jalan produksi, gudang, cold chain, pembiayaan petani, asuransi pertanian, modernisasi pertanian, hilirisasi hasil pertanian, hingga sistem logistik pangan nasional.
APBN harus membantu menciptakan kondisi di mana petani memperoleh harga yang layak, konsumen memperoleh harga yang terjangkau, dan negara memiliki cadangan pangan yang kuat.
Ini bukan sekadar kebijakan pertanian, melainkan kebijakan ekonomi makro.
Menjadi Menteri Keuangan berarti berada di persimpangan antara kepentingan ekonomi dan politik. Ada tekanan untuk memperbesar belanja. Ada tuntutan untuk memberikan subsidi. Ada kebutuhan untuk membiayai program prioritas pemerintah.
Di sisi lain, Menteri Keuangan harus menjaga defisit, utang, inflasi, kredibilitas APBN, serta kepercayaan pasar.
Karena itu, Menkeu membutuhkan keberanian untuk mengatakan “tidak” ketika sebuah program tidak memiliki manfaat ekonomi yang memadai. Tetapi juga harus berani mengatakan “ya” ketika belanja tersebut berdampak pengganda yang besar bagi perekonomian.
Inilah seni mengelola fiskal, bukan sekadar menjadi penjaga kas negara, melainkan menjadi arsitek ekonomi nasional.
Harapan terbesar publik kepada Suahasil seharusnya bukan sekadar agar ia mampu menjaga APBN tetap sehat. Harapannya jauh lebih besar, yaitu ia harus mampu menjadikan APBN sebagai instrumen transformasi ekonomi.
