Pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan selalu membawa pesan ekonomi dan politik yang lebih besar. Menteri Keuangan adalah penjaga kas negara, pengelola APBN, sekaligus salah satu aktor utama yang menentukan ke mana arah perekonomian nasional akan bergerak. Karena itu, jika Suahasil Nazara dipercaya menjadi Menteri Keuangan, harapan publik tentu besar. Pengalamannya sebagai ekonom, akademisi, dan birokrat fiskal membuatnya tidak asing di Kementerian Keuangan.
Ia memahami bagaimana APBN bekerja, bagaimana kebijakan fiskal dirancang, sekaligus bagaimana keterbatasan ruang fiskal harus dikelola. Tantangannya ialah, mampukah Suahasil mengubah APBN dari sekadar instrumen administrasi fiskal menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, produktif, dan inklusif?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena Indonesia sesungguhnya berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, fondasi ekonomi relatif kuat. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026, sementara pertumbuhan semester I 2026 mencapai sekitar 5,45 persen. Inflasi Agustus 2026 berada pada level 3,19 persen, masih dalam rentang yang relatif terkendali.
Di sisi lain, pertumbuhan 5 persen mulai menghadapi persoalan klasik, yaitu apakah pertumbuhan tersebut cukup untuk menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat kelas menengah, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat? Inilah pekerjaan rumah terbesar seorang Menteri Keuangan.
APBN 2026 dirancang dengan pendapatan negara sekitar Rp3.153,6 triliun dan belanja negara sekitar Rp3.842,7 triliun, sehingga defisit ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB. Pembiayaan utang direncanakan sekitar Rp832,2 triliun.
Hingga semester I 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp1.459,4 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp1.656 triliun. Defisit tercatat Rp196,5 triliun atau hanya sekitar 0,76 persen PDB, dengan keseimbangan primer masih surplus Rp85,1 triliun.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal Indonesia belum berada dalam kondisi darurat. Tetapi justru di sinilah tantangannya, karena fiskal yang sehat tidak boleh hanya dimaknai sebagai defisit yang terkendali dan rasio utang yang aman.
Fiskal yang sehat seharusnya berarti setiap rupiah APBN mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang semakin besar. Jika belanja pemerintah hanya habis untuk belanja rutin, sementara produktivitas ekonomi tidak meningkat secara signifikan, maka APBN memang terlihat sehat secara akuntansi, tetapi belum tentu sehat secara ekonomi.
Suahasil perlu membawa perspektif baru, yaitu produktivitas fiskal. Bukan sekadar berapa besar anggaran yang terserap, tetapi juga berapa besar pertumbuhan, investasi, lapangan kerja, produktivitas, dan kesejahteraan yang lahir dari setiap rupiah belanja negara.
Terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi Menteri Keuangan baru.
Tantangan pertama ialah mendorong pertumbuhan di atas lima persen. Indonesia sudah cukup lama berada pada pertumbuhan sekitar 5 persen.
Angka tersebut patut diapresiasi. Jika cita-cita Indonesia adalah keluar dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai Indonesia Emas 2045, pertumbuhan 5 persen mungkin belum cukup. Pemerintah dalam RAPBN 2027 bahkan memasang target pertumbuhan sebesar 6 persen.
Suahasil sendiri sebelumnya menyampaikan bahwa untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dibutuhkan investasi yang lebih kuat dan berkualitas serta pembiayaan jangka panjang. Hal ini berarti tantangan Suahasil bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan, melainkan juga membantu pemerintah mengubah struktur pertumbuhan.
